Munafir Tumpinyo
POHUWATO: Ketua BPD Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Munawir Tumpinyo menyayangkan isu pemekaran Gorontalo Barat hanya menjadi jualan politik oleh para elit pada saat menghadapi moment perhelatan pesta demokrasi.
'Ironis dan menyayangkan Gorontalo Barat hanyalah sebuah nama yang indah menjadi hanyalan belaka dan barang jualan politik yang digaungkan oleh tingkatan para elit dan tokoh politik pada setiap menghadapi moment Pesta Demokrasi", Kata Nawir. Selasa ( 29/03/2022)
Nawir mengungkapkan, dalam kunjungan Ketua Komisi II DPR-RI Bapak Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, MT yang didampingi langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo, Asisten I Setda Provinsi, Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Ketua DPRD Pohuwato, Asisten I Setda Pohuwato, dan Anggota DPRD Pohuwato Dapil III, dalam kegiatan ini pula dihadirkan seluruh Camat, Ketua-Ketua BPD, kepala Desa, dan Beberapa Orang Tokoh yang ada di wilayah Gorontalo Barat, dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Di Daerah Persiapan Gorontalo Barat yang bertempat Di Aula Kantor Camat Lemito Kabupaten Gorontalo Barat pada Tanggal 28 Maret 2022 tidak memberikan hasil yang memuaskan. Sebab, dalam kunjungan tersebut dibuka sesi diskusi yang dipimpin langsung Gubernur Gorontalo. Namun, dalam sesi diskusi tersebut, pimpinan porum dinilai mempersempit ruang gerak masyarakat untuk berdialog.
"dalam Kunjungan sebagaimana dimaksud dibuka diskusi yang dipimpin langsung Oleh Bapak Gubernur tapi miris diskusi tersebut tidak menghasilkan apa-apa dan memberikan kesimpulan Bagaimana Gorontalo Barat kini dan akan datang, dan yang lebih para lagi Bapak Gubernur Sebagai moderator hanya memberikan kesempatan dua penanya, ini sangat lucu dan mengerikan wilayah Gorontalo Barat cukup luas, dan bertahun-tahun digaungkan oleh Tingkatan para elit Politik Nasional maupun lokal yang memiliki kepentingan pribadi secara politik , tapi ketika saat diskusi terkait gorontalo Barat pada moment yang begitu tepat, sebegitu hebatnya gubernur mempersempit Ruang gerak masyarakat untuk berdialog dengan hanya mengijinkan dua penanya", Ungkapnya
Nawir mengungkapkan, seharusnya, pimpinan porum memberikan kesempatan penuh kepada masyarakat yang hadir pada saat itu untuk mengajukan pertanyaan kepada Ketua Komisi II DPR RI terkait perkembangan Pemekaran Gorontalo Barat.
"apakah pertanyaan yang diwakili oleh dua orang tersebut , bisa mewakili seluruh lapisan masyarakat maupun stake holder yang ada di wilayah Gorontalo Barat ?, Ini kan tidak masuk akal. Yang seharusnya Bapak Gubernur memberikan kesempatan yang seluas - luasnya kepada masyarakat yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan ketua Komisi II DPR RI terkait Pemekaran Gorontalo Barat, Bukan Malah membatasi", Kata Nawir
Tak hanya itu, Nawir meminta agar Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD Pohuwato untuk membentuk FORKODA dan membubarkan Prisidum Gobar. Sebab, selama ini Presidium CDOB Gorontalo Barat dinilai tidak mampu dalam berkerja, tidak mau membangun komunikasi dan selalu tertutup dengan seluruh elemen Masyarakat
"kepada Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Dan Ketua DPRD Pohuwato, jika memang betul - betul serius dalam percepatan pemekaran Gorontalo Barat Sebagai Daerah Otonomi Baru, kiranya segerah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan pemuda serta stakeholder Kecamatan dan Desa untuk membubarkan presidium CDOB Gorontalo Barat dan membentuk Forkoda.selama ini Presidium CDOB Gorontalo Barat dinilai tidak mampu dalam berkerja, tidak mau membangun komunikasi dan selalu tertutup dengan seluruh elemen Masyarakat", Pungkasnya
|
Baca juga:
Birokrasi di Era 4.0 Tantang ASN Berkualitas
|
Suferi 
Indra Gunawan 
